Ninik Mamak dan Tokoh Paguyuban Serukan Sekda Kampar Hambali Tetap Loyal dan Jaga Marwah Pemerintahan
BANGKINANG RAMA NEWS – Gejolak politik di Pemerintah Kabupaten Kampar kembali memanas usai pernyataan keras Sekretaris Daerah (Sekda) H. Hambali yang dianggap “menyerang” atasannya sendiri, Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar. Dinamika yang terlanjur bergulir ke publik ini dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas pemerintahan dan suasana kondusif yang selama ini terjaga.
Sejumlah ninik mamak dan tokoh paguyuban Kabupaten Kampar pun angkat bicara. Mereka berharap para pemimpin daerah kembali bersatu dan bersama-sama membangun Kampar sesuai visi dan misi yang dijanjikan kepada masyarakat.
“Sekda Adalah Bawahan, Harus Loyal kepada Bupati”
Tokoh adat Kenegerian Air Tiris, H. Yulizar Baharuddin, MM, Datuk Bandagho Itam, menilai pernyataan Sekda Hambali tidak patut disampaikan di ruang publik.
“Hambali itu Sekda aktif, bawahan bupati. Jika ada persoalan, bicarakan secara baik-baik. Jangan sampai meresahkan masyarakat,” ujar Yulizar, Jumat (24/10/2025).
Terkait kritik Sekda soal pembelian mobil dinas, Yulizar menegaskan hal itu prosedural dan wajar demi menunjang tugas kepala daerah.
“Mobil dinas lama sudah masuk proses lelang. Setelah masa jabatan berakhir, mobil kembali jadi aset daerah. Ini bukan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan, Sekda wajib menjadi contoh bagi ASN. Menurutnya, kritik Hambali soal uji kompetensi pejabat tinggi pratama tidak layak disampaikan secara terbuka.
“Sekda tak boleh berpolitik. Kalau bupati dan sekda tidak kompak, ini preseden buruk bagi Kampar,” ujarnya.
Yulizar turut menyorot pernyataan Hambali yang menyebut bupati berbohong.
“Tidak elok menyebut pemimpin seperti itu. Bagaimanapun, bupati adalah panutan masyarakat,” katanya tegas.
Tokoh Adat Rantau Kampar Kiri: “Jangan Sampai Pecah Periuk”
Datuk Kholifah, tokoh adat Rantau Kampar Kiri, juga menyayangkan sikap Sekda.
“Kita ini sedang membangun Kampar. Jangan sampai pocah pewuoknyo (pecah periuknya). Kalau terus begini, kapan Kampar akan maju?” ujarnya.
Ia mengajak kedua pucuk pimpinan daerah kembali berjalan seiring dalam mengurus pemerintahan.
“Sekda Keluar dari Pakem Etika Birokrasi”
Ismail Datuk Ulaksimano, mantan pejabat Pemkab Kampar sekaligus Sekretaris Lembaga Adat Kampar, menilai tindakan Hambali tidak sesuai dengan etika pemerintahan.
“Dalam struktur pemerintahan, bawahan wajib tunduk pada atasan. Tak ada ruang pembangkangan secara vulgar,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya menjaga harmonisasi agar roda organisasi berjalan baik.
Paguyuban Jawa: “Kampar Negeri Beradat, Jangan Membuka Aib Sendiri”
Senada dengan para tokoh adat Kampar, Sesepuh Paguyuban Jawa, Lilik Sugiarto, turut bersuara.
“Sebagai negeri beradat, tidak pantas masalah internal diumbar ke publik. Malu kita sebagai masyarakat Kampar,” ujarnya.
Lilik mendukung Ketua Lembaga Adat Kampar untuk menjadi penengah menyelesaikan konflik antara bupati dan sekda.
“Keduanya harus menahan ego. Jangan saling serang,” tutupnya.
Harapan Bersama: Jaga Marwah Negeri dan Fokus Bangun Kampar
Para tokoh adat dan paguyuban se-Kampar menegaskan, perbedaan pendapat boleh saja terjadi dalam pemerintahan. Namun jangan sampai mengorbankan kepentingan rakyat dan wibawa daerah.
“Bupati adalah Payung Panji Adat. Semua pihak harus menjaga marwah negeri,” seru para ninik mamak.
Mereka berharap persoalan ini segera diselesaikan secara kekeluargaan dan penuh kearifan lokal agar Kampar terus maju, masyarakat sejahtera, serta marwah adat tetap terjaga. (AHY)
