Terkait Pembangunan Taman Kota, Kadis PUPR Mangkir Dipanggil Komisi VI, Besok Akan Dipanggil Ulang
Bangkinang RAMA NEWS, Polemik pembangunan Taman Kota Bangkinang semakin ramai diperbincangkan. Komisi VI DPRD Kampar menyoroti proyek tersebut dan telah melayangkan undangan kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kampar, Afdal ST, MT, namun undangan itu tidak dipenuhi.
“Pemanggilan sudah kita lakukan, tapi Kadis PUPR tidak hadir. Besok akan kita jadwalkan ulang, dan kita minta beliau hadir langsung, tidak boleh diwakilkan,” tegas Ketua Komisi VI DPRD Kampar, Agus Risna Saputra, Senin (15/09/2025) di Gedung DPRD Kampar.
Agus Risna yang baru menjabat sekitar 1,5 bulan mengaku heran terkait proses anggaran proyek ini. Ia menilai, sejak awal pembangunan Taman Kota terkesan tidak transparan.
“Kenapa bangunan yang sudah ada malah dihancurkan lagi. Jangan membongkar lagi bangunan yang sebenarnya masih bagus. Kalau alasannya memperindah kota, apakah itu ideal di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang efisiensi?” ujarnya.
Sorotan Hukum dan Administrasi
Secara hukum, pembongkaran bangunan pemerintah yang baru berdiri memang dimungkinkan. Namun, ada aturan dan konsekuensi yang tidak bisa diabaikan:
1. Asas Efisiensi dan Akuntabilitas
Proyek yang dibiayai APBD harus memberi manfaat nyata. Membongkar bangunan baru (misalnya usia 2 tahun) bisa dianggap pemborosan, bahkan berpotensi melanggar prinsip efisiensi dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Alasan Pembongkaran Harus Jelas
Pembongkaran hanya bisa dibenarkan jika ada alasan teknis kuat, misalnya gagal konstruksi, membahayakan keselamatan, atau adanya proyek strategis yang lebih besar. Tanpa alasan jelas, hal ini bisa menjadi temuan BPK dan masuk ranah hukum.
3. Pertanggungjawaban Hukum
Jika pembongkaran terjadi karena kesalahan perencanaan, pihak yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan penganggaran bisa dimintai pertanggungjawaban, bahkan berpotensi menjadi kasus Tipikor.
4. Prosedur yang Wajib Ditempuh
Harus ada kajian teknis dari dinas terkait, dituangkan dalam keputusan kepala daerah, dan bila menimbulkan kerugian negara bisa dikenakan mekanisme TPKN (Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi).
Publik Menunggu Transparansi
Publik kini menanti kejelasan dari Pemkab Kampar terkait alasan pembongkaran Taman Kota yang sebelumnya dinilai masih layak dan indah. DPRD Kampar berjanji akan mengawal persoalan ini hingga tuntas, agar tidak menjadi preseden buruk dalam tata kelola pembangunan daerah. (Hsb)
