BANGKINANG (RAMA News) – Situasi pemerintahan di Kabupaten Kampar memanas. Sekretaris Daerah (Sekda) Kampar, Hambali, melontarkan kritik terbuka terhadap kebijakan dan tindakan Bupati Kampar Ahmad Yuzar yang dinilainya sarat penyimpangan dan tak sesuai aturan.

Dalam pernyataannya, Hambali dengan lantang menyebut banyak keputusan yang diambil tanpa prosedur dan dasar hukum yang jelas.

 

“Banyak kebijakan yang tidak sesuai aturan, bahkan berpotensi melanggar hukum. Kalau begini terus, lebih baik saya mundur,” tegas Hambali dalam pernyataan resminya, Kamis (17/10/2025).

 

Uji Kompetensi Pejabat Dinilai “Asal Jadi”

 

Salah satu yang disorot Hambali adalah pelaksanaan uji kompetensi pejabat eselon II yang digelar mendadak tanpa koordinasi.

 

“Surat baru kami terima hari ini, besok langsung uji kompetensi. Saya saja belum dua tahun menjabat Sekda, seharusnya belum bisa dievaluasi,” ungkapnya.

 

Ia juga menilai kegiatan tersebut hanya menghabiskan anggaran daerah.

 

“Uji kompetensi ini buang-buang uang daerah. Saatnya efisiensi, bukan gaya-gayaan birokrasi,” tambahnya tajam.

 

Korpri dan APBD Disorot: “Cacat Prosedur!”

 

Hambali juga menuding adanya pelanggaran prosedur dalam penggantian pengurus Korpri Kampar, yang menurutnya dilakukan tanpa mekanisme sah.

 

“Ada sekretaris koperasi yang dipaksa mundur tanpa surat resmi. Ini cacat hukum, dan saya siap menggugat,” ujarnya.

 

Selain itu, ia menyoroti pengesahan APBD Perubahan 2025 yang dilakukan tanpa kehadiran Bupati.

 

“Baik pengantar PPAS maupun pengesahan APBD Perubahan dilakukan tanpa bupati. Itu cacat hukum,” tegas Hambali lagi.

 

RPJMD dan Pengadaan Mobil Dinas Rp1,5 Miliar

 

Lebih jauh, Hambali menuding adanya kejanggalan dalam penyusunan RPJMD Kampar, termasuk kerja sama dengan universitas tanpa dasar hukum.

 

“Saya diminta menandatangani dokumen tanpa PKS. Saya menolak karena itu tidak sah,” bebernya.

 

Tak hanya itu, ia mengungkap pembelian mobil dinas baru senilai lebih dari Rp1,5 miliar yang dinilainya sebagai bentuk pemborosan anggaran.

 

 “Depan publik seperti malaikat, tapi diam-diam beli mobil dinas mahal. Ini bukan hemat, tapi boros!” sindirnya pedas.

 

Tudingan Nepotisme dan Sikap Tegas Sekda

 

Hambali juga menuding panitia seleksi (pansel) pejabat tinggi tidak netral karena diduga memiliki hubungan keluarga dengan unsur pimpinan daerah.

Ia menutup pernyataannya dengan nada getir.

 

“Saya minta maaf kepada masyarakat Kampar. Saya dulu yang mendukung beliau jadi Pj Bupati. Ternyata karakter aslinya baru terlihat sekarang,” ucapnya.

“Lebih baik saya pensiun dini daripada bekerja dalam sistem yang tidak benar.”

 

Hambali menegaskan tidak akan mengikuti proses evaluasi jabatan yang dijadwalkan berlangsung besok.

 

Bupati Kampar Ahmad Yuzar: “Saya Akan Cek Kebenarannya”

 

Menanggapi kritik tersebut, Bupati Kampar Ahmad Yuzar memilih berhati-hati.

 

“Saya belum tahu secara pasti. Kebetulan saya baru pulang dari acara bersama Pak Wamendagri di Pekanbaru,” ujarnya singkat.

“Saya akan mencari tahu dulu kebenarannya. Terima kasih atas informasinya,” tambahnya.

 

 

📰 Catatan Redaksi:

Pernyataan terbuka Sekda Kampar ini menambah daftar panjang dinamika internal di pemerintahan daerah. Publik kini menanti langkah konkret Bupati Ahmad Yuzar menanggapi tudingan serius yang dilontarkan “orang nomor tiga” di lingkungan Pemkab Kampar tersebut.