Rama News FM

RAMA NEWS — BANGKINANG, Kontroversi pembelian mobil dinas mewah Bupati Kampar pada Tahun Anggaran 2025 kian memanas. Di tengah kondisi keuangan daerah yang terhimpit efisiensi, pengadaan kendaraan jenis Toyota Vellfire ini menuai gelombang kritik dari aktivis, tokoh pemuda hingga anggota DPRD Kampar. Tidak hanya soal prioritas anggaran, tapi juga dugaan ketidaksinkronan data pagu dan spesifikasi yang makin menambah tanda tanya publik.

Aktivis Nilai Kebijakan “Tidak Peka” di Tengah Banyak Kebutuhan Mendesak

Aktivis Kampar, Rahmat Yani, menyayangkan keras langkah Pemkab Kampar yang mengalokasikan anggaran pengadaan mobil mewah ketika banyak daerah sedang mengencangkan pengeluaran.

“Banyak kepala daerah menolak mobil dinas baru. Ada yang tetap pakai mobil lama. Kenapa Kampar justru membeli mobil mewah?” kritik Rahmat, Selasa (18/11/2025).

Rahmat mencontohkan sikap Bupati Siak Afni Zulkifli yang menolak mobil dinas baru demi fokus menangani kebutuhan prioritas masyarakat.

Menurutnya, kebijakan Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar tidak mencerminkan sikap sensitif terhadap persoalan daerah. Anggaran transfer dari pusat berkurang, sementara beban belanja meningkat akibat masuknya ribuan ASN baru.

Di sisi lain, kebutuhan mendesak di masyarakat justru terabaikan:

Jembatan yang hampir roboh di Kampar Kiri

Ruang kelas rusak di Siak Hulu dan Tambang

Kerusakan jalan yang mengancam keselamatan pengendara

“Masyarakat butuh jembatan, kelas baru, dan jalan yang layak. Bukan kendaraan dinas baru. Ini pemborosan,” tegas Rahmat.

Bahkan ia mempertanyakan keberadaan mobil itu sendiri.

“Sudah dibeli tapi tidak dipakai. Kalau alasan menunjang kinerja, tunjukkan ke publik hasilnya,” ujarnya.

Rahmat menuding Bagian Umum Setdakab Kampar tertutup soal informasi pengadaan, padahal UU KIP mewajibkan pemerintah terbuka.

Tokoh Pemuda: Jembatan Hampir Roboh, Mobil Mewah Malah Dibeli

Gelombang kritik juga datang dari Redo Antoni Sandra, SE, tokoh pemuda Kampar Kiri. Ia mengaku kecewa lantaran jembatan Sei Kotuo–IV Koto Setingkai–Sungai Sarik yang menjadi urat nadi ekonomi warganya belum tersentuh perbaikan.

Redo bahkan ikut mendampingi ratusan warga pada aksi besar Kamis (13/11/2025) lalu untuk mendesak perbaikan jembatan dimasukkan ke APBD 2026.

“Jembatan mau roboh, tapi mobil mewah malah jadi prioritas? Di mana hati nurani pemerintah?” tegasnya.

Wabup Misharti Jawab dengan Pernyataan yang Menimbulkan Tanda Tanya Baru

Dalam menerima massa pendemo pekan lalu, Wakil Bupati Kampar Hj. Misharti justru memberi klarifikasi yang membuat bingung banyak pihak.

Ia menyebut pengadaan mobil dinas dianggarkan tahun 2024—sebelum masa kepemimpinan mereka.

Namun penjelasan lanjutan Wabup, yang melebar pada cerita temuan “77 motor baru” milik pemerintah, memicu perdebatan. Ia mengklaim motor-motor tersebut dibagikan untuk Puskesmas Keliling dan Satpol PP.

Ketika Misharti menanyakan ke massa apakah Puskesmas Keliling itu benar ada, warga kompak menjawab:

 “Tidak ada, Buk!”

Sontak suasana dialog berubah riuh.

DPRD Ikut Kebingungan: Ada Dugaan Pembelian Tanpa Sepengetahuan Dewan

Di Gedung Wakil Rakyat, Komisi I DPRD Kampar sebelumnya menyatakan tidak mengetahui adanya anggaran mobil dinas tersebut. DPRD bahkan mencurigai pembelian dilakukan melalui pergeseran anggaran 2025, mekanisme yang tak lagi mewajibkan pembahasan bersama dewan.

Dalam RDP (10/11/2025), Kabag Umum Setdakab Kampar, Yogi Riyadh Yudistira, menegaskan bahwa pengadaan sudah sesuai mekanisme e-katalog.

Ketika wartawan bertanya soal lokasi mobil, Yogi menjawab singkat:

 “Ada di Bangkinang.”

Namun hingga hari ini, konfirmasi resmi dari Kabag Umum belum didapatkan.

Temuan Baru: Data “Ganjil” Antara Sirup dan DPA

Tim RAMA News menemukan kejanggalan lain:

1. Di aplikasi SIRUP Pemkab Kampar:

Nama paket: Pengadaan Mobil Dinas Jabatan Bupati

Jenis mobil: LC 300 GR-5 4x4 AT Premium

Pagu anggaran: Rp 2,7 miliar

Tahun Anggaran: 2025

2. Di dokumen DPA yang ditunjukkan Sekda Hambali:

Volume: 0,678 unit

Jenis mobil: Toyota Vellfire

Anggaran: Rp 1,8 miliar

Selisih anggaran: sekitar Rp 900 juta

Selisih spesifikasi: Vellfire vs Land Cruiser 300

Perbedaan besar ini menimbulkan dugaan apakah terjadi perubahan spesifikasi, revisi pagu, atau adanya informasi yang belum dibuka pemerintah.

Publik Butuh Transparansi

Kontroversi mobil dinas mewah ini tidak hanya soal “layak atau tidak layak”, tetapi menyangkut:

transparansi anggaran,

prioritas pembangunan daerah, dan

keperpihakan pemerintah kepada kebutuhan masyarakat.

Sementara kebutuhan mendesak di lapangan terus menumpuk, pertanyaan publik pun semakin banyak:

Apa sebenarnya jenis mobil yang dibeli?

Berapa anggaran pastinya: Rp 1,8 miliar atau Rp 2,7 miliar?

Kenapa mobil yang sudah dibeli tidak digunakan?

Kenapa Bagian Umum terkesan tertutup?

Apa alasan Pemkab lebih memilih mobil mewah ketimbang jembatan dan sekolah yang rusak?

Hingga berita ini diturunkan, pemerintah daerah belum memberikan jawaban yang tuntas.

AHY — RAMA NEWS