Rama News FM

BANGKINANG RAMA NEWS – Suasana Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar menjelang penandatanganan MoU KUA-PPAS 2026 bersama Pemkab Kampar, Senin (3/11/2025), mendadak memanas. Interupsi tajam dari Anggota DPRD Fraksi PPP, Hendri Domo, memecah ketenangan sidang dan menyeret perhatian publik pada sejumlah persoalan krusial di Kampar yang dinilai tak kunjung terselesaikan.

Sekolah Rusak Viral, Tapi Tak Diperbaiki

Hendri Domo menyentil keras sektor pendidikan. Ia menyebut kondisi sekolah-sekolah yang viral di media sosial bukan sekadar potret biasa, melainkan alarm dini untuk pemerintah daerah.

“Ini bukan soal viral semata, tetapi tentang masa depan generasi Kampar. Pemerintah jangan hanya melihat, tapi harus bergerak,” tegasnya.

UMKM Lopek Bugi Terpinggirkan Akibat Tol

Isu kedua, Hendri menyoroti pelaku UMKM lopek bugi di Danau Bingkuang yang meredup sejak Tol Pekanbaru–Bangkinang beroperasi.

“Mereka adalah pelaku usaha tradisional yang kini tergerus zaman. Pemda harus punya terobosan, bukan sekadar wacana,” ujarnya.

Insentif Imam dan Takmir Wajib Dinaikkan, Bukan Dipangkas

Sorotan paling sensitif terkait rencana penganggaran insentif imam dan takmir masjid tahun 2026.

“Jangan sampai imam yang memakmurkan masjid hanya diberi perhatian di momentum politik, sementara hak mereka dikurangi,” tegas Hendri.

Habiburrahman: Jangan Hanya Bangun Masjid, Perjelas Anggarannya

Interupsi berlanjut. Ketua Bapemperda DPRD Kampar, Habiburrahman, ikut bersuara lantang. Ia mempertanyakan orientasi anggaran Masjid Paripurna dan meminta percepatan Perda Masjid Paripurna.

“Kalau perda sudah ada, insentif imam jangan malah diturunkan. Sekarang imam hanya diberi Rp1,5 juta dan takmir Rp1 juta. Ini mundur,” kritiknya.

Program Umrah Rp3 Miliar Harus Transparan

Ia juga menyoroti anggaran umrah tokoh masyarakat sebesar Rp3 miliar di 2026.

“Jangan sampai yang berangkat hanya yang mengaku tokoh. Aspek ekonomi dan pengabdian harus jadi syarat utama,” tegas politisi PPP ini.

Stop Seremonial Hura-Hura

Habiburrahman menegaskan Pemkab harus mulai mengurangi acara seremonial yang menghabiskan anggaran.

“Lebih baik makan bersama masyarakat miskin daripada mengundang artis ibu kota,” ujarnya.

Bupati Ahmad Yuzar: Kritik Kami Catat, Tapi Sesuai Kemampuan Anggaran

Menjawab kritik tajam tersebut, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menyatakan Pemkab akan menyesuaikan program dengan kemampuan fiskal daerah.

“Banyak kritik itu sejalan dengan janji kampanye kami. Insentif imam akan ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah,” katanya.

Soal program umrah, Yuzar menjelaskan bahwa pada 2025 hanya 10 tokoh diberangkatkan dengan sistem seleksi ketat.

“Mereka yang diberangkatkan adalah tokoh panutan yang secara ekonomi tidak mampu berangkat sampai akhir hayat,” jelasnya.

Untuk sektor pendidikan, Yuzar memastikan perencanaan akan berbasis data melalui dapodik.

“Dari dapodik kita lihat kondisi murid, guru, sekolah, dan sarana. Tidak ada lagi kebijakan tanpa data,” tegasnya.

Rapat paripurna yang awalnya formal berubah menjadi ruang evaluasi besar-besaran terhadap wajah Kampar sesungguhnya: sekolah yang rapuh, jalan yang rusak, UMKM yang terpinggirkan, dan para imam masjid yang menunggu keadilan. Publik kini menanti, apakah kritik itu menjadi aksi nyata atau kembali berakhir menjadi catatan rapat belaka.

(RAMAFMNEWS.COM – REZA)